apa itu klhs. Selain itu, KLHS dianggap sebagai tool yang dapat menangani dampak kumulatif yang lebih ketat daripada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Bragagnolo et al. apa itu klhs

 
 Selain itu, KLHS dianggap sebagai tool yang dapat menangani dampak kumulatif yang lebih ketat daripada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Bragagnolo et alapa itu klhs  kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan b

Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Raya Pajajaran No. Intisari isinya adalah merupakan ikhtisar dari Rancang-an Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai Panduan Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengalami modifikasi untuk disesuaikan dengan isu-isu dalam penataan ruang. Cara menulis ringkasan eksekutif terbaik beserta contoh. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007) memberikan definisi KLHS yang dipandang sesuai untuk Indonesia dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, lingkungan hidup, sosial,. A. Penyusunan KAK. 127-133, Sekayu, Kec. 3. Pengkajian pembangunan berkelanjutan; perencanaan, misalnya, pada tahap apa saja dari. Untuk lebih jelasnya, apakah suatu usaha dan/ atau kegiatan tergolong pada wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL maka dilakukan penapisan sesuai Permen LH No. Tahun 1997, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya. 1. Kurangnya komunikasi dan kejelasan. SI. Tanggerang, 04 September 2018. Apa itu AMDAL? – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah. penyusunan bahan rancangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Instrumen Lingkungan Hidup;melakukan KLHS sesuai ketentuan UUPPLH 2009 menjadi peluang untuk memastikan apakah prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP RTRW Provinsi Jawa Barat. oleh Redaksi Bappeda Pariaman · Dipublikasikan Desember 21, 2020 · Di update Januari 7, 2021 JADWAL BIMTEK – LEDIKNAS ( BIMTEK TATA CARA PENYELENGGARAAN KLHS). Atas permintaan berbagai kalangan, buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan. Tahapan Pelaksanaan KLHS. Akhir ayat. A. Peta juga menyajikan data tentang potensi daerah. Dampak lingkungan dijelaskan dalam 3 kriteria yaitu: 1. Selain itu dapat dijadikan masukan untuk kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. 1. Kemudian, untuk perlindungan dan pengelolaan berdasarkan aspek geofisik kimia, sosekbud, dan kesmas. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, Berdasarkan UU No. Share on Social Media twitter facebook emailwhatsappJAKARTA – Sebagai tahapan akhir dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas menggelar forum konsultasi publik pada Rabu (31/5). Peta mempunyai banyak fungsi di berbagai bidang, seperti: Bisa menunjukkan posisi atau letak dipermukaan bumi. Title: Kajian lingkungan hidup strate. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah. Pada butir 2 Definisi KLHS telah diutarakan bahwa disamping telah berkembang luas KLHS berbasis AMDAL EIA based SEA, kini berkembang pula KLHS untuk Penilaian. tanggap darurat bencana; dan b. Riza Fathoni Ishak, MT. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan. Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (millieurecht). TUJUAN DAN. rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk. Oleh karena itu, pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan harus diperkuat melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RDTR. KLHS. Seperti diketahui, peraturan zonasi disusun untuk setiap zona peruntukan baik zona budidaya maupun zona lindung dengan. Berkas itu memuat koordinat dan peta lokasi, deskripsi teknis serta WRP. Pelaksanaan tugas tim KLHS RPJMD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1. 1. Obyek KLHS 8. Apa yang dimaksud ketiga prinsip tersebut? Apa perbedaan antara KLHS dengan AMDAL? Bagaimana pelembagaan KLHS dalam. Sementara itu, format dokumen pengelolaan pertambangan rakyat disiapkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. AMDAL Adalah : Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya LENGKAP – AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka Selatan, Agung Prasetyo Rahmadi saat melakukan pembahasan kajian. Lingkup DDDTL pada KLHS untuk evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat tercantum dalam BAB V. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 00 wita. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Diselenggarakan oleh POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Tanggerang. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. 1. Dokumen KLHS dan dokumen KRP harus dapat diakses oleh masyarakat. Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. KLHS merupakan konsep yang luas dan terbuka untuk berbagai variasi. STRATEGIS (KLHS) UU. Kemudian, untuk perlindungan dan pengelolaan berdasarkan aspek geofisik kimia, sosekbud, dan kesmas. Termasuk tools analisis pengaruh terhadap rantai kehidupan seperti rantai pangan (food chain), rantai energi, siklus hidrologi, rantai carbon dll atau disebut. 131 IUP, 55 izin tambang batugamping sudah beroperasi dan 171 izin tambang batugamping tahap eksplorasi. go. tentang kajian lingkungan hidup strategis (klhs) disusun oleh prof. KLHS Dilaksanakan dgn Mekanisme. KLHS 3. Metadata Pilar Lingkungan Edisi II adalah dokumen yang berisi kumpulan indikator nasional yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) di bidang lingkungan. Sementara itu, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup di Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan Tim KLHS-RPJMD mempunyai tugas sebagai berikut. Oleh karena itu penyelenggaraan KLHS dilakukan secara terintegrasi dengan penyusunan RPJMN. Biodiversity - Definisi Kota - Dll terkait RDTR - Hasil KLHS Ps 17 UU LH. APA Itu KLHS? KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan LH yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan. KERANGKA ACUAN KERJA. 4. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan d…Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan. 32 Tahun 2009 yang dimaksud KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah. . 5 FOKUS KLHS Definisi KLHS menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP), prinsip-prinsip. Sesi 6 – Bedah KLHS RTRW, RDTR, dan RPJMD dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 14. Kedudukan ini perlu ditegaskan karena apa yang disebut kebijakan, rencana atau program mempunyai aneka kedudukan dalam berbagai tingkat. Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian. Sebagai sebuah kajian yang dipadu dengan aspek legal, tentunya penerapan KLHS di Indonesia tidak bisa lepas dari diskursus regulasi yang melatarbelakanginya. No. 000. Dengan dasar hukum yang demikian pemerintah kabupaten aceh tenggara menyelenggarakan penyusunan dokumen klhs untuk rtrw kabupaten aceh tenggara. Prediksi ex-ante seringkali tidak akurat karena tidak mungkin untuk memperhitungkan variabel, yang dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar. IKLH menjadi salah satu indikator kinerja dalam. "Dari apa yang sudah terdeteksi di ruang publik, seperti kekhawatiran terhadap isu kerusakan lingkungan dan lokasi," ujar Laksmi. Setiap ringkasan eksekutif memiliki empat bagian. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah Tel. 46 tahun 2016 pada pasal 1, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisifatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana. sehingga harus melibatkan lintas sektoral dan pengambil kebijakan dalam proses penyusunannya. KLHS harus bisa menjawab itu,” katanya. com - Di masa awal. UKL- UPL merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. KLHS untuk evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat yang dibuat pada tahun 2014 telah melakukan Kajian DDDTL dan mengidentifikasi dampak. Adapun KLHS yang dibuat pemerintah provinsi kemudian dievaluasi oleh KLHK untuk diberikan masukan maupun tanggapan. Perwakilan warga dari lima desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah membakar dokumen izin Amdal milik PT Semen Gombong di halaman kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, 8 Juni 2016. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan PrioritasDefinisi KLHS menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau program. 1758, 13 hlm. Menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, sehingga tampak jelas terlihat. 3 Implementasi KLHS untuk usulan strategi pengembangan sosial ekonomi di Vietnam. Apa itu Dokumen KLHS. Apabila dilihat secara definisi, menurut UU No. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 3. • KLHS didesain untuk mendorong pengambil keputusan mengetahui isu tentang lingkungan hidup di wilayahnya sendiri agar pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan baik. Prediksi ex-ante seringkali tidak akurat karena tidak mungkin untuk memperhitungkan variabel, yang dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Penyusunan KAK c. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf. LATAR BELAKANG Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang. KLHS tidak hanya merupakan kajian dampak lingkungan yang bersifat formal dan mengikuti tata prosedur tertentu, tetapi lebih dari itu, juga merupakan suatu kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Hal ini tercermin diperhatikannya tiga pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga harus melibatkan lintas sektoral dan pengambil kebijakan dalam proses penyusunannya. Apabila sudah dinyatakan lengkap maka akan dilakukan telaahan teknis serta dijadwalkan rapat pembahasan validasi KLHS untuk menentukan apakah KLHS sudah bisa mendapatkan persetujuan validasi. Tujuan KLHS yang banyak dirujuk oleh berbagai pustaka umumnya seputar hal berikut modifikasi terhadap UNEP 2002: 496; Partidário 2007: 12: 1. PDF Author: yayat Created Date: 6/13/2011 8:18:47 AMPada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Apa itu KLHS? Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diimplementasikan pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process) yang bersifat sekuensial dan strategis. 2016. Kabupaten Tanggerang 2019-2023. Berita Utama. Peta bisa sebagai petunjuk arah jika tersesat untuk menuju suatu tempat. 1 Tahapan Penyusunan KLHS 6. Dalam Perpres 107/2015 disebutkan proyek tersebut tidak menggunakan APBN dan tanpa. Bambang Setyabudi, MURP Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup PENDAHULUAN Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992. Bila AMDAL diaplikasikan di tingkat proyek, maka KLHS - dengan berbagai variannya - diaplikasikan di sepanjang kontinum kebijakan,. Pasal 5 Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan: a. 17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. proses KLHS memberikan masukan terhadap proses. 21. KLHS dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelatihan KLHS - Bandung 10-12 Nopember 2010. Sementara itu, kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak awal Pelita I. II-1 Gambar II-1 Peta wilayah studi KLHS untuk kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan Pegunungan Kendeng yang berkelanjutan. Selain itu, dokumentasi KLHS perlu menjelaskan – jika KLHS dilaksanakan secara ex-post (apabila hal. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) (UU 32/2009) Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan. Dalam buku Pengantar Sosiologi (2011) karya Elly M. JAKARTA - Sebagai tahapan akhir dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas menggelar forum konsultasi publik pada Rabu (31/5). Wajib KLHS. Pasal 19 ayat 1 UU 32 tahun 2019 (tidak dicabut oleh UU CK) menegaskan bahwa, “untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Revisi. Setelah itu, dilanjutkan pada tanur pereduksi untuk membentuk kalsin sebagai umpan . Menurut KLH (2007), sejauh ini ada 6 tipe aplikasi KLHS, yaitu: 1. Perbedaan antara KLHS dan AMDAL. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrumen pencegahan yang dimandatkan UU No. 1 Dua pendekatan KLHS yang umum dilaksanakan. PPSDAL ‒ LPPM UNPAD. Namun, kenapa pabrik semen tetap beroperasi?Sementara itu, KLHS adalah suatu alat bantu perumusan keputusan (decision aiding), untuk meningkatkan pengetahuan mengenai suatu rencana (atau program atau aturan kerja) tentang dampak lingkungan yang besar dan penting, melihat pada legitimasi sosial melalui pengikatan dengan berbagai unsur stakeholders dan. DDDT, sudah di Integrasi- sudah dapat dinilai 2 Pembangunan Jalan 2. See full list on medium. id. BAB VI EVALUASI SUBSTANSI RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN. Permen P. Setiadi dan Usman Kolip, dijelaskan bahwa faktor penyebab kemunculan masalah sosial dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: Dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan. go. Penyusunan klhs (pernah mengikuti pelatihan klhs) tenaga ahli dpat berasal dari 1. Si Koordinator PSLH LPPM UR wondo_su@yahoo. Rekomendasi prbaikn u/ pngambilan kep kebijkn, ren/prog yg integrasi dgn pemb berkelanjutan. Untuk itu proses KLHS tetap membuka peluang adanya keragaman pendapat (“dissenting opinion”) dan dilampirkan pada hasil akhir kesepakatan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak surat atau disposisi diterima dilakukan pengecekkan kelengkapan dokumen persyaratan validasi KLHS; c. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. 158 /HUMAS/PP/HMS. Sumber: Verheem, 2007 ‘Sangat awal’: Proposal kebijakan belum ada (baru ide/wacana) Analisis KLHS dibutuhkan untuk mengatasi masalah KLHS membantu membangun proposal ‘Awal’: Sudah ada proposal kebijakan KLHS mengkaji dampak Proses KLHS memberi peluang alternatif yang lebih baik * Seberapa ‘dini’ KLHS mulai diterapkan?Mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS. 70 OECD TP Guidelines 2022, terdapat dua pendekatan dalam penentuan harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Landasan Hukum KLHS. KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut. dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan. Berdampak penting terhadap lingkungan. Lebih lanjut, untuk memudahkan pemahaman terhadap alur berpikir , tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu landasan teori terkait KLHS; pembahasan. id Pusat Pelatihan Lingkungan. Di Indonesia, salah satu cara untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan yaitu melalui Kajian Lingkungan Hidup. 46 Thn 2016 Ttg Tara Penyelenggaraan Klhs • Permen Lh No. Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau. Tim Penyusun KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Diarsipkan 2010-11-18 di Wayback Machine. PP Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan mengenai kriteria dampak lingkungan pada perbedaan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi Penyusun KLHS sebagaimana. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 4. Definisi KLHS SEA definitions are much like music: minor variations derived from a common theme and compressed into a narrow band width (Sadler 2005: 1). Perubahan Iklim - Ketentuan KLHS I. PSLH Unhas berencana menyelenggarakan pelatihan DIKLAT Pada Tanggal 12-17 Desember 2022. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Mau dijadikan seperti apa wilayah Samarinda kedepan," ucapnya. (sumber Info : Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda NTT- Roy Haning/Edy Latu). Beranda JAKARTA - Sebagai tahapan akhir dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025. Kebijakan pembangunan nasional memprioritaskan pada pembangunan berkelanjutan yaitu memperhatikan kepentingan lingkungan hidup sekaligus ekonomi dan sosial ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan. 23/97 memberi penekanan bahwa pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan kegiatan pembangunan. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menjabarkan seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial. Adapun fungsi dari perizinan itu sendiri adalah selain dijadikan alat control bagi pemerintah/instansi pemberi izin, juga dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam. Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. 2016 No. Ir.